PANGKALPINANG - Hami-news. Com
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikejutkan aksi besar-besaran dari ribuan Masyarakat penambang rakyat pada tanggal 6 Oktober 2025. Mereka turun ke jalan, menyuarakan jeritan hati dan menuntut keadilan atas nasib yang kian terpuruk di tengah ketidak pastian ekonomi dan regulasi tambang.

Sejak pagi, massa dari berbagai wilayah di Pulau Bangka sudah mendatangi area kantor PT timah tbk. Memegang Spanduk dan poster dengan tulisan penuh harapan dan keputusasaan terbentang di mana-mana. 
"Beberapa di antaranya bertuliskan, “Tolong Rakyat Penambang, Kami Ingin Hidup Layak” dan “Legalitas Tambang Rakyat, Harga Timah yang Adil untuk Kami.” dengan harapan 

Namun ditengah kericuhan masyarakat yang meludak terjadi lah insiden penembakan gas air mata kepada pendemo, beberpa masyarakat terluka hinga dilarikan kerumah sakit dan sebagian masyarakat memuncak kemarahan nya asik bakar ban mobil bekas pun terjadi di tengah - tengah lampu merah Jalan jendral sudirman No. 51.
Sejumlah fasilitas milik PT Timah dirusak massa yang menggelar aksi pada Senin (6/10). Aksi tersebut digelar oleh Masyarakat Bangka Belitung di depan kantor PT Timah, Bangka Belitung.

Terlihat di lokasi, tampak kaca-kaca kantor pecah dilempar massa. Mereka melakukan itu usai berhasil menerobos barikade pengamanan polisi dan merobohkan gerbang kantor.

Dalam aksinya, demonstran mendesak PT Timah membubarkan Satgas Timah Nanggala dan Satgas Halilintar. Selain itu juga meminta menaikkan harga timah yang dibeli dari masyarakat.
Massa membubarkan diri usai adanya kesepakatan dari PT Timah membeli pasir timah penambang dari rakyat di Provinsi Bangka Belitung dengan harga Rp 300 ribu per kilogramnya.

"Dari hasil pertemuan kita dengan Dirut PT Timah, Gubernur Babel, Ketua DPRD, Kapolda, PT Timah setuju membeli timah penambang rakyat dengan harga Rp 300 ribu per kilogram," kata koordinator aksi aliansi tambang rakyat bersatu (ATB) Provinsi Bangka Belitung, 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro menyatakan pihaknya menyetujui tuntutan dari masyarakat Aliansi Tambang Rakyat Bersatu (ATB) Bangka Belitung.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan siap memfasilitasi dialog antara masyarakat dan PT Timah. Wakil Gubernur Abdul Fatah mengatakan, langkah ini penting agar tidak terjadi aksi serupa di masa depan.

“Kami akan memastikan semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Aspirasi masyarakat harus didengar, tapi keamanan juga harus dijaga,” tegasnya.

Hingga malam hari, situasi di sekitar kantor PT Timah berangsur kondusif meski aparat masih berjaga. Polisi dan petugas keamanan perusahaan terus memantau perkembangan di lapangan guna mencegah potensi kericuhan susulan.

Dengan adanya insiden ini, publik menaruh harapan besar agar transparansi dan komunikasi antara PT Timah dan masyarakat sekitar dapat diperbaiki. Pemerintah pun diharapkan lebih aktif mengawasi pengelolaan tambang agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
( Red)