Bangka Tengah, Hami-news.com
Rencana PT Timah untuk penambangan di perairan Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung (Babel) kembali menuai kritik tajam. 

Ketua LSM Amak Babel, Hadi Susilo, menilai langkah perusahaan pelat merah tersebut sebagai bentuk arogansi yang mengabaikan suara masyarakat dan rekomendasi pemerintah daerah.

Menurut Hadi, PT Timah seolah tidak mengindahkan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Beriga DPRD Babel yang merekomendasikan wilayah tersebut dikeluarkan dari zona tambang dan dikembalikan sebagai wilayah penangkapan ikan. 

Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi kembali status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Batu Beriga.

"Berbagai pengalaman dan peristiwa sebelumnya seolah dianggap angin lalu. Padahal, hampir seluruh masyarakat Bangka Belitung dan stakeholder terkait sudah mewanti-wanti agar PT Timah tidak gegabah dan menghormati pemerintahan daerah," ujar Hadi, dengan Media ini, Rabu (5/3/2025).

Hadi menambahkan bahwa penambangan laut yang dilakukan PT Timah lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Ia menilai aktivitas pertambangan tersebut merugikan daerah dan negara, serta merusak lingkungan.

"Ini bukan lagi rahasia umum. Penambangan ini diduga melibatkan mafia pertimahan yang justru memperparah tata kelola industri timah di Bangka Belitung," tegasnya.

Oleh karena itu, LSM Amak Babel mendukung Kejaksaan Agung untuk terus mengusut kasus pertimahan dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rencana eksploitasi Batu Beriga.

"Mereka inilah yang membuat PT Timah besar kepala dan tidak menghormati tata pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Hadi.

Menanggapi pernyataan Departement Head Corporate Communication PT Timah, Anggi Siahaan, yang menyebut perusahaan akan kembali ke Beriga dengan konsep kemitraan, Hadi menilai hal itu sebagai strategi yang berulang dan tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Konsep ini sudah sering diandalkan, tapi hasilnya nol besar. Sementara, kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi. Reklamasi laut yang selalu mereka dengungkan pun belum pernah terlihat nyata, masih sebatas konsep dan opini," ujarnya.

Selain PT Timah, Hadi juga mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai kurang peduli terhadap nasib masyarakat Batu Beriga.

"Seolah-olah mereka tidak bergeming dan tidak peduli dengan ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan. Warga Desa Batu Beriga seperti diperlakukan sebagai anak tiri yang harus menanggung sendiri beban masalah ini," katanya.

Ia bahkan menyoroti laporan media yang menyebut pejabat Pemkab Bangka Tengah hanya datang ke Desa Beriga untuk menikmati hasil laut, seperti ikan, cumi, dan udang, tanpa memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga.

"Kalau ini benar, maka ini sangat memalukan. Senang di atas penderitaan rakyat sendiri," tegasnya.

Masyarakat Bangka Belitung berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik ini. Mereka mendesak agar Batu Beriga dikembalikan sebagai wilayah penangkapan ikan dan PT Timah menghentikan rencana penambangan yang dinilai lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

"Kami tegaskan kepada PT Timah, jangan berbuat sombong dan angkuh di negeri orang. Jika tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, setidaknya jangan merusak dan menindas rakyat," pungkas Hadi.
Editor : Redaksi Hami ( M Yunus )