Adanya pemberitaan media online terhadap penggunaan anggaran di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan oleh salah satu aktivis Sumatera Selatan Dodo Arman menjadi perhatian publik Muara Enim (18/01). Beragam tanggapan dari aktivis Muara Enim terlihat pada komentar di salah satu WAG Biro Muara Enim dikarenakan kepala Dinas Perdagangan tersebut sekarang sedang menjabat PJ Bupati Muara Enim Hm Ahmad Rizali.

Pemberitaan ini mendapat respon baik cepat dari masyarakat, salah satunya adalah Dedi Herman warga Belida Darat. Beliau mendukung kinerja aktivis Sumsel ini untuk setidaknya membuka wawasan kepada masyarakat terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perdagangan Sumsel  tahun 2020 dan 2021.
"Saya mengapresiasi kinerja aktivis Sumsel sdr Dodo Arman yang telah berani menyampaikan kepada publik adanya indikasi dugaan penyelewengan anggaran di Dinas perdagangan propinsi Sumsel tahun anggaran 2020 dan 2021."

Lebih jauh pemuda yang biasa dipanggil Cadot ini mengharapkan kepada sdr Dodo Arman untuk meminta bantuan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan atas hal tersebut. 
"Saya berharap kiranya sdr Dodo Arman meminta bantuan kepada APH dengan bersurat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan tentunya tetap mengedepakan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence".

Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Sumatera Selatan membenarkan adanya belanja tidak langsung pada Dinas Perdagangan Sumsel tahun 2020 sebesar Rp 8.638.450.000,00 dan anggaran perubahan tahun 2021 sebesar Rp 15.632.664.000,- . 

Senada dengan pernyataan Dedi Herman, LP2KP Sumsel pun berharap adanya kelanjutan dari isu ini untuk diteruskan ke Aparat Penegak Hukum, diaudit investigasi oleh BPK RI perwakilan Sumsel dan juga BPKP biar terang benderang arah penggunaan anggaran tersebut, karena isu ini cukup seksi untuk digoreng oleh orang-orang yang berseberangan haluan politiknya dengan pak Rizali PJ Bupati Muara Enim. 

"Kami membenarkan fostur anggaran yang disampaikan oleh sdr Dodo Herman dari lembaga KPKN Sumsel, namun ada baiknya di sampaikan kepada APH untuk penyelidikan, BPK dan BPKP untuk audit investigasi biar terang benderang. Karena isu ini cukup seksi untuk digoreng oleh orang-orang yang berseberangan politik dengan PJ Bupati Muara Enim. "
Editor: Suryani